Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945
IGN Santika - 2021 - osf.io
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membentuk
warga negara yang cerdas (smart citizen), baik secara intelektual, emosional, dan spiritual …
warga negara yang cerdas (smart citizen), baik secara intelektual, emosional, dan spiritual …
Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif
M Ali - Jurnal Konstitusi, 2010 - jurnalkonstitusi.mkri.id
The main maxim of progressive law is law for human, not human for law. Since stressing to
human existence to enforce the law, the progressive law rejects the status quo based on …
human existence to enforce the law, the progressive law rejects the status quo based on …
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang salah satu
kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Perkembangannya, akhir …
kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Perkembangannya, akhir …
Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat
D Amnan - Jatiswara, 2023 - jatiswara.unram.ac.id
Abstract Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberhentikan Hakim Aswanto di
tengah masa jabatan beberapa waktu yang lalu menyisakan perdebatan. DPR menilai …
tengah masa jabatan beberapa waktu yang lalu menyisakan perdebatan. DPR menilai …
[책][B] Strategi Politik-Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR Ri Dalam Produktivitas Legislasi Nasional
A Riswanto - 2016 - scholar.archive.org
Penelitian ini mengkaji dan mendalami tentang perlunya DPR RI meningkatkan fungsi
legislasi nasional. Problem utama fungsi DPR dalam setiap periode keanggotaan DPR dari …
legislasi nasional. Problem utama fungsi DPR dalam setiap periode keanggotaan DPR dari …
[PDF][PDF] Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah
Proses impeachment Presiden dalam ketatanegaraan sebelum UUD 1945 diamandemen
dinilai cacat hukum dan lebih bernuansa politis, karena tidak menyediakan aturan …
dinilai cacat hukum dan lebih bernuansa politis, karena tidak menyediakan aturan …
Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan …
MA Nasution - 2022 - repository.uisu.ac.id
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam peraturan PerundangUndangan di Indonesia
ialah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk: Menguji undang …
ialah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk: Menguji undang …
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan UndangUndang
Abstract Why Constitutional Court verdict Number. 92/PUU-X/2012 attractive to serve as an
object of research? The main reason is, there is a problem that is visible on the …
object of research? The main reason is, there is a problem that is visible on the …