Aktualisasi konsep Kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga
S Gustiawati, N Lestari - Mizan: Journal of Islamic Law, 2018 - jurnalfai-uikabogor.org
Marriage is sunnatullah general and applies to all His creatures, whether in humans,
animals and plants, and a way chosen by God as a way for His creatures to breed and …
animals and plants, and a way chosen by God as a way for His creatures to breed and …
[PDF][PDF] Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika
Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
karena kedudukannya sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi …
karena kedudukannya sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi …
Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Artikel ini membahas gagasan pengadopsian model pembentukan undang-undang secara
cepat (fast-track legislation-FTL) di Indonesia. Tawaran ini dilatarbelakangi atas tidak …
cepat (fast-track legislation-FTL) di Indonesia. Tawaran ini dilatarbelakangi atas tidak …
[PDF][PDF] Kasus pelecehan seksual dalam transportasi umum menurut putusan pengadilan negeri jakarta pusat
I Ramdhani - SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 2017 - scholar.archive.org
Tindakan pelecehan seksual sudah tidak aneh lagi dan sudah banyak terjadi dimanamana,
di kantor, supermarket, tempat wisata, mall, dan angkutan umum. Ironisnya korban …
di kantor, supermarket, tempat wisata, mall, dan angkutan umum. Ironisnya korban …
Juridical Analysis of The Inclusion of Criminal Sanctions in Government Regulations in Lieu of Law
The Law on Formation of Legislation states that only laws and regional regulations can
contain criminal sanctions, but in Indonesian constitutional practice there is a Government …
contain criminal sanctions, but in Indonesian constitutional practice there is a Government …
Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
MR Bima - Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2019 - jurnalius.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang hal ikhwal kegentingan yang memaksa
sebagai landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Â …
sebagai landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Â …
Problematika Penetapan Perpu Kondisi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
D Suhariyanto - Jurnal USM Law Review, 2021 - journals.usm.ac.id
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara
(state of emergency) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa dan menjawab …
(state of emergency) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa dan menjawab …
[PDF][PDF] Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian
MR Siolimbona, SS Alfons… - … : Pattimura Magister Law …, 2022 - scholar.archive.org
Latar Belakang: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada
ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji …
ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji …
Penerapan asas audi alteram et partem pada perkara judicial review di Mahkamah Agung
AS Hidayat - Mizan: Journal of Islamic Law, 2019 - jurnalfai-uikabogor.org
Article 13 paragraph 1 of Act Number 48 of 2009 concerning Judicial Power states that all
court hearings are open to the public, unless the Act says otherwise. Therefore, a judicial …
court hearings are open to the public, unless the Act says otherwise. Therefore, a judicial …
Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi
MA MAULIDI - 2021 - dspace.uii.ac.id
Pemberian kewenangan yang sifatnya overbroad berupa penafsiran atas hal ikhwal
kegentingan yang memaksa untuk meletakkan negara dalam keadaan darurat dengan …
kegentingan yang memaksa untuk meletakkan negara dalam keadaan darurat dengan …