Ada kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Oleh
karena itu, artikel konseptual ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses …

The existence of the village government in Indonesia has been experiencing the dynamics
depend on the legal politics of government prevailing at that time. The village as a unit of …

Meski timbul optimisme akan situasi desa di Indonesia berkat hadirnya UU 6/2014 tentang
Desa, tantangan yang akan dihadapi desa-desa justru makin berat. Hal ini disebabkan oleh …

Partisipasi menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa partisipasi adalah turut …

ABSTRAK Aswar, 2023, Penguatan Moderasi Beragama Melalui Sikap Toleransi (Studi
Kearifan Lokal Masyarakat Desa Embonatana Kecamatan Seko). Tesis Pascasarjana …

This research discusses the effect of shifting the function and the state of the Village
Consultative Body according to Law No. 6 of 2014 on Village. The study particularly took an …

This research examines whether the village authority inventory norms regulated in Law
Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law). have guaranteed or limited the …

The presence of the New Order government has brought about changes in the lowest level
of government, which fairly basic leads to some institutional unification and uniformity. This …

Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) mengajukan judicial review terhadap Pasal
33 huruf g dan Pasal 50 huruf a dan c yang dianggap inkonstitusional dan kemudian …

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu proses penting dalam mewujudkan
pembangunan desa yang bertanggung jawab dan berdaya saing. Oleh karena itu …